Pemerintah diminta segera meremajakan perkebunan kelapa sawit secara nasional. Dari total luas kebun kelapa sawit sebesar 2,6 juta hektar, pemerintah diminta meremajakan lagi sebanyak 1 juta hektar lahan perkebunan miliik rakyat.
Peremajaan kebun kelapa sawit dimaksudkan agar produktivitas petani meningkat. Untuk meremajakan satu hektar lahan kebun kelapa sawit hingga produksi dibutuhkan lebih dari Rp 30 juta. Apabila yang akan diremajakan sebanyak 1 juta hektar, maka dibutuhkan dana Rp 3 triliun.
Permintaan itu disampaikan petani dan sejumlah pengusaha kelapa sawit kepada Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, sebelum terbang ke Jakarta, seusai melakukan kunjungan kerja sehari di Medan, Sumatera Utara, Jumat (21/11) sore. Namun, Wapres belum bisa memberikan keputusan karena ia akan mempelajari dulu persoalannya.
Sebelumnya, Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Asmar Arsyad, meminta pemerintah segera meremajakan perkebunan kelapa sawit milik perkebunan rakyat. "Kami minta dana sebesar Rp 2,8-Rp 3 triliun dari pemerintah untuk meremajakan perkebunan. Mengapa kami minta dari pemerintah? Karena bertahun-tahun pemerintah mengenakan Pungutan Ekspor (PE) untuk Minyak Kelapa Sawit yang kalau ditotal sudah mencapai Rp 25 triliunan, meskipun sekarang PE-nya nol," ujar Asmar.
Hal senada juga disampaikan pengusaha kelapa sawit Amran, yang mengatakan meskipun ekspor minyak kelapa sawit (CPO) jumlahnya tetap, namun harganya turun, sehingga perlu perkebunan petani diremajakan lagi untuk meningkatkan produktivitas petani.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar